Kampung Ringin Sari mulai menyusun RPJM dan RKP

Suasana Musyawarah di balai Kampung RIngin Sari. DOkumentasi Desa.

ringinsari.desa.id | 6 Januari 2018 Kepala Kampung Ringin Sari mengadakan musyawarah di balai kampung Ringn Sari yang dihadiri oleh Bpk. Ketua BPK dan Anggotanya, Bpk RK dan RT 1 sampai 8 Kaur , juru tulis kampung, PD kampung, Dinas kesehatan Setempat dan masyarakat. Musyawarah ini dilaksanakan di balai Kampung Ringin Sari.

Operator Sideka Bpk. Philipus Karyanto berdiskusi dengan Pendamping Desa Bpk. Solikul Hadi sebelum kegiatan dimulai. Dok. Desa.

Setiap kepala kampung terpilih tiga bulan kemudian wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) ke Kabupaten. Nah disitu didalamnya ada tim penyusun RPJM tugas tim RPJM mengali potensi-potensi kampung pembangunan apa saja yang akan dibangun. RPJM kemudian disusun selama enam tahun, hasil musdus untuk prioritas Satu Tahun kedepan masuknya di RKP ( Rencana Pembangunan Satu Tahun ).

Setelah masuk ke RKP baru dimasukkan lagi ke APBKam. Jadi hasil musdus itu untuk penyusunan rencana pembangunan satu tahun. Adanya musdus, program-progam yang akan dibangun melalui musdus kampung dari RT musyawarah ke Rk, lalu disusun dan  dibawa ke kampung untuk diproses dan dimasukkan di RKP dan APBKamp.

Anggaran 1,7 tidak mutlak untuk pembangunan. Didalamnya ada dana dari desa, dana provinsi dan dana dari kabupaten, dana yang dari pusat sekitar 9 koma dana dari provinsi 6 koma, ditamban 150 juta didalamnya ada siltap dan tunjangan ditambah lagi untuk pengembangan masyarakat. Yang bisa untuk membangun khusus dana desa yang dana dari provinsi ADK penggunaannya untuk tahun kemaren gajih kampung dan pembangunan onderlak kalau tahun ini yang dari provinsi untuk gajih aparatur kampung sampai ke BPKselebihnya hasil musyawah pemda dan bupati dibelikan ambulan kampung, yang bisa dipergunakan untuk pembangunan kampung adalah dana desa.

Untuk prioritas menurut Undang-undang No 6 Kampung diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran tetapi tidak lepas dari aturan pemerintah. Kemudian muncul permendes No. 19 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKP maupun APBKamp ada 4 bidang. Diantaranya:

  1. Bidang Pemerintahan
  2. Bidang Pembangunan
  3. Bidang Pembinaan
  4. Bidang Pemberdayaan

Menurut peraturan menteri, lebih di pusatkan dibidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Tetapi bidang bidang yang lain juga tetap dilaksanakan dan prioritasnya pembangunan yang perlu dilaksanakan seperti sumur bor, pos nyandu, gedung paud kemudian ada bidang sarana dan prasarana talut dan drainase. Kemudian pembangunan ekonomi produktif melalui BUMDES, memprioritaskan untuk pemberdayaan seperti pelatihan, misalnya tahun pertama pelatihan tahun kedua pengembangan jadi ada tindak lanjut. Dari pelatihan tersebut didamnya ada Karang Taruna, LPMK, PKK, dan LINMAS.

Secara umum dana desa bertujuan untuk kemajuan kampung, bagai mana kampung itu bisa mambangun dan mandiri nantinya dana desa tidak bisa untuk gajih untuk honor. Adalagi yang sekarang ini turu permendes no 19 namanya empat prioritas lintas bidang yang wajib dilaksanakan kampung:

  1. produk unggulan
  2. BUMDES
  3. pembangunan sarana olah raga
  4. embung

Pemerintahan Desa sedang mempimpin Musyawarah. Dok. Philipus.

Usulan masyarakat RK 001 Bapak Poniman dari RT 3 Samapi RT 4 talut, usulan RK 002 adalah onderlak jalam dari RT 003 dan gorong RT 001, usulan masyarakat RK 003 onderlak dari RT 1 Samapi RT 3 dan talut, usulan masyarakat RK 004 Talut dan sumur bor, usulan masyarakat RK 005 Jembatan di RT 03, usulan masyarakat RK 006 RT 1 pelebaran Sungai  dan talut, RT 2 Pengerasan jalan gorong gorong rt 3 Usulan RK 007 RT 4 Pengerasan Jalan dan gorong gorong usulan RK 008 Gorong 4 titik jalan tembus.

(ringinsari/philipus)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan